Pemerintah Delegasikan Beberapa Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah pusat baru-baru ini mendelegasikan kewenangan tertentu terkait pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ke pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2022 (“Perpres 55/2022”).[1]

Perpres 55/2022 diterbitkan sebagai upaya melaksanakan mandat Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”),[2] yang menetapkan bahwa izin usaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar (“Sertifikat”) dan izin didelegasikan  kepada pemerintah daerah provinsi (“Pemerintah Provinsi”) dan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.[3]