Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Akan Semakin Kuat Dengan Disahkannya RUU TPKS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“RUU”) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 12 April 2022. Dari sudut pandang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (“Menteri”), isi RUU tersebut dipuji karena sifatnya yang progresif, karena mereka mendefinisikan berbagai jenis kekerasan seksual di samping pernyataan yang jelas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terkait lainnya. Lebih lanjut, RUU tersebut juga mengatur kerangka hukum prosedural yang komprehensif yang mengakui dan menjamin hak-hak korban, termasuk perlindungan pasca seksual dari kekerasan dan rehabilitasi korban.[1]