| Issue Number : 4355

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sediakan Layanan Apostille untuk Penggunaan Dokumen Publik Asing

Untuk menyediakan model legalisasi yang lebih cepat serta lebih mudah diakses sehingga memungkinkan masyarakat umum untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (“Peraturan 6/2022”) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legasisasi terhadap Dokumen Publik Asing (“Konvensi Apostille”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk menyediakan model legalisasi yang lebih cepat serta lebih mudah diakses sehingga memungkinkan masyarakat umum untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (“Peraturan 6/2022”) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legasisasi terhadap Dokumen Publik Asing (“Konvensi Apostille”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info