| Issue Number : 4349

OJK Akan Memperjelas Ketentuan Mengenai Persetujuan Peraturan LAPS SJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 61/POJK.07/2020 (“Peraturan 61/2020”)[1] menyatakan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (“LAPS SJK”) diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tersebut, LAPS SJK harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk peraturan LAPS SJK. Peraturan ini dan perubahannya (jika ada) akan mulai berlaku pada saat persetujuan resmi OJK diberikan.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 61/POJK.07/2020 (“Peraturan 61/2020”)[1] menyatakan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (“LAPS SJK”) diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tersebut, LAPS SJK harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk peraturan LAPS SJK. Peraturan ini dan perubahannya (jika ada) akan mulai berlaku pada saat persetujuan resmi OJK diberikan.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info