Tarif Cukai Rokok Elektrik dan HPTL Sekarang diatur Dalam Peraturan Tersendiri

Sebagai latar belakang, hasil tembakau, termasuk hasil pengolahan tembakau lainnya (“HPTL”), sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (“Menteri”) No. 198/PMK.010/2020 (“Peraturan 198/2020”).[1] Namun, dalam rangka menampung kebutuhan hukum tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik (“Rokok Elektrik”) dan HPTL, Menteri secara khusus telah menerbitkan Peraturan  No. 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (“Peraturan 193/2021”).[2] Sedangkan pengaturan tarif cukai untuk hasil tembakau lainnya secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“Peraturan 192/2021”).[3]