Modernisasi Koperasi: Pemerintah Menerbitkan Peraturan tentang Koperasi Multi Pihak

Untuk mendorong perkembangan koperasi modern, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menerapkan model koperasi multi pihak. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan, informasi dan keterampilan serta diharapkan dapat mendorong lebih terbukanya inovasi dan fleksibilitas terkait dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi global. Dengan latar belakang tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 8 tahun 2021 (“Peraturan 8/2021”), yang berisikan pedoman yang secara khusus mengatur pelaksanaan koperasi multi pihak.[1]