Pendahuluan

Sebagaimana dibahas dalam bagian pertama dari edisi Indonesian Law Digest (“ILD”)  yang terbagi dua mengenai RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“RUU”), enam bidang pertama dicakup oleh ombinus law baru ini[1], khususnya: 1) Ketentuan umum dan tatacara perpajakan (“KUP”); 2) Pajak penghasilan  (“PPh”); 3) Pajak pertambahan nilai (“PPN”); 4) Program pengungkapan sukarela wajib pajak; 5) Pajak karbon; dan 6) Cukai.[2] Intinya, pengaturan baru yang ditetapkan dalam RUU ini diharapkan mempersempit defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak secara keseluruhan. Pada akhirnya, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan membangun ekonomi yang stabil yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang stabil di Indonesia.[3]