Pendahuluan

Berupaya membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel di seluruh Indonesia, sementara juga mempersempit defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak secara keseluruhan,[1] Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengesahkan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“RUU”) menjadi undang-undang selama pertemuan pleno yang diadakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdiri dari sembilan bab dan 19 pasal, RUU mengadopsi pendekatan omnibus law[2] dan mencakup ketentuan yang membahas bidang-bidang berikut: 1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“KUP”); 2) Pajak Penghasilan (“PPh”); 3) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); 4) Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak; 5) Pajak karbon; dan 6) Cukai.[3] Selain itu, terkait karakteristik omnibus, ketentuan dalam RUU ini mengubah undang-undang berikut:[4]