Pendahuluan  

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bagian pertama dari edisi Indonesian Law Digest (“ILD”) dua bagian ini, Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 96/2021”) diterbitkan untuk mengakomodasi dan menguraikan berbagai pembaruan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020, yang selanjutnya mengubah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (secara kolektif disebut “UU Pertambangan”).[1] Sebelum Peraturan 96/2021 diterbitkan, ketentuan yang mengatur kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam versi UU Pertambangan tahun 2009 yang tidak diubah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara[2] (secara kolektif disebut “Peraturan 23/2010”), yang sekarang telah dicabut[3].