| Issue Number : 4237

Provisions on Housing Financing Facilities under BPJS for Labor Updated

In an effort to boost property ownership through housing financing facilities offered under the Old-Age Benefits Program (Program Jaminan Hari Tua – “JHT”) organized by the Social Security Agency for Labor (Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan – “BPJS for Labor”), the Minister of Manpower (“Minister”) recently introduced an amendment to Regulation of the Minister No. 35 of 2016 on Procedures for the Granting, Requirements and Types of Additional Facilities under the Old-Age Benefits Program (“Regulation 35/2016”) through the issuance of Regulation No. 17 of 2021 (“Amendment”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

In an effort to boost property ownership through housing financing facilities offered under the Old-Age Benefits Program (Program Jaminan Hari Tua – “JHT”) organized by the Social Security Agency for Labor (Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan – “BPJS for Labor”), the Minister of Manpower (“Minister”) recently introduced an amendment to Regulation of the Minister No. 35 of 2016 on Procedures for the Granting, Requirements and Types of Additional Facilities under the Old-Age Benefits Program (“Regulation 35/2016”) through the issuance of Regulation No. 17 of 2021 (“Amendment”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent