Pemerintah Perkenalkan Peraturan Baru tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Untuk menanggapi berbagai perkembangan terkait konsultan kekayaan intelektual serta memastikan implementasi yang efektif dan sistem yang lebih baik terkait pengawasan konsultan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (“PP 100/2021”). PP 100/2021 menggabungkan sekaligus memperbarui ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam kedua kerangka hukum yang saat ini telah dicabut (secara kolektif disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):[1]