Pembaruan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro

Dalam upaya meningkatkan akses layanan keuangan dan pendanaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (“POJK 19/2021”), yang akan menjadi kerangka hukum baru bagi penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”). Penerbitan POJK 19/2021 ini kemudian mencabut dan menggantikan Peraturan OJK No.13/POJK.05/2014 yang mana memiliki judul yang sama (“POJK 13/2014”).[1]