Pendahuluan

Dengan harapan dapat memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama terkait transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang dilakukan di seluruh kawasan ASEAN, Pemerintah Indonesia dan negara ASEAN lainnya secara resmi menandatangani ASEAN Agreement on Electronic Commerce pada 22 Januari 2019.[1] Akan tetapi, karena perjanjian ini perlu diratifikasi agar memiliki kekuatan hukum di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) (“RUU”) pada 7 September 2021.[2]