Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”), Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian terkait pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian melalui penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (“Permenkumham 34/2021”).[1] Penerbitan Permenkumham 34/2021 sekaligus menggantikan dan mencabut Peraturan No. 27 Tahun 2021 (“Peraturan 27/2021”) tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (“PPKM Darurat”).[2]
......