Pemerintah Memperbaharui Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk mengatur lebih lanjut berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”)[1] dan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,[2] pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 (“PP 96/2021”) sebagai kerangka pengaturan yang telah diperbarui untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.[3]