Ketentuan Kewajiban Pendaftaran Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Diubah

Menanggapi kebingungan mengenai perizinan penyelenggara layanan urun dana, terutama kewajiban penyelenggara terkait untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (“PSE”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 16/POJK.04/2021 (“Perubahan”), yang mengubah dan mengklarifikasi sejumlah ketentuan dalam Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi[1] (“POJK 57/2020”).[2] Pada esensinya, ketentuan yang diubah adalah mengenai hal-hal berikut: