Kontraktor Migas dan PT Pertamina (Persero) Diizinkan Melakukan Pengalihan Participating Interest

Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan hasil minyak dan gas bumi (“Migas”) di Indonesia, serta menjaga kelangsungan investasi di wilayah kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya (“Wilayah Kerja”), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) kini telah memperkenalkan kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Wilayah Kerja, khususnya Peraturan No. 23 tahun 2021 (“Peraturan 23/2021”). Wilayah kerja sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 23 tahun 2018 dan perubahannya (“Peraturan 23/2018”),[1] yang kini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan 23/2018.[2]