Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana semula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“Peraturan 5/2021”),[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan BKPM No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan 4/2021”). Melalui pemberlakuan Peraturan 4/2021, kerangka hukum berikut kini telah diganti dan dicabut:[2]
......