Pendahuluan

Merek merupakan rezim kekayaan intelektual yang sering dilanggar. Menurut data yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berbagai pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Direktorat Jenderal”) pada tahun 2019 terdiri dari 34 pengaduan pelanggaran merek, disusul tujuh pengaduan pelanggaran hak cipta, dua pengaduan pelanggaran paten dan empat pengaduan pelanggaran desain industri.[1]

Pelanggaran merek diakibatkan oleh penggunaan merek pihak lain secara tidak sah terutama untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari konsumen yang memiliki preferensi untuk membeli produk yang dilabeli dengan merek yang dilanggar tersebut. Dalam konteks ini, barang yang menampilkan merek curian terkadang dibeli dengan sengaja dan terkadang tidak. Akibatnya, pemilik merek terdaftar dapat menderita kerugian ekonomi, baik dalam hal penurunan penjualan maupun kerusakan reputasi merek dan kepercayaan konsumen yang diakibatkan oleh penjualan produk berkualitas rendah.[2]