Pendahuluan

Melalui penerbitan Undang-Undang No. 11 tahun 2020  tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi negara dengan melakukan sejumlah revisi strategis terhadap berbagai undang-undang, antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; dan 2) Undang-Undang No. 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 of 2007. Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, revisi undang-undang tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) agar lebih ramah investasi dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.[1]