Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor produk halal Indonesia dan berharap bahwa para pelaku usaha terkait akan memberikan stimulus positif bagi perekonomian nasional ketika mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerapkan mekanisme tata kelola yang baik.[1] Baru-baru ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa pengembangan keseluruhan ekosistem industri halal Indonesia tersebut secara agresif dipromosikan dalam upaya untuk mengubah Indonesia menjadi pusat halal global.[2] Dengan harapan mempercepat pengembangan ekosistem ini,[3] dan sebagaimana diamanatkan secara khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”),[4] pemerintah sekarang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“Peraturan 39/2021”).[5]