Pola, Bentuk dan Tahapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Diatur Lebih Lanjut

Sebagaimana dibahas dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (“PP 26/2021”), perusahaan perkebunan yang memperoleh dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan budi daya diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan area perkebunan untuk masyarakat sekitar jika area perkebunan mereka sebagian atau seluruhnya berasal dari:[1]

1. Area penggunaan lain yang berada di luar area yang dicakup oleh hak guna usaha (“HGU”); dan/atau
2. Area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan .