Pendahuluan

Lebih dari satu dekade lalu, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) dengan harapan dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pasar modal Indonesia yang dipandang memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.[1] Untuk memberikan kejelasan secara lebih lanjut tentang berbagai ketentuan yang diatur dalam UU Pasar Modal, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal,[2] yang kemudian diubah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004(secara kolektif disebut sebagai "Peraturan 45/1995"). Di bawah kerangka peraturan ini, otoritas pengatur dan pengawas yang relevan adalah Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”).