Sebagai kelanjutan pengundangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”),[1] Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 (“PP 64/2021”) sebagai dasar hukum untuk pembentukan Badan Bank Tanah (“Bank Tanah”), sebagai badan hukum khusus yang berwenang untuk mengelola tanah dan menjamin ketersediaan tanah untuk keperluan berikut: 1) Kepentingan umum; 2) Kepentingan sosial; 3) Kepentingan pembangunan nasional; 4) Pemerataan ekonomi; 5) Konsolidasi lahan; dan 6) Reforma agraria.[2]
......