| Issue Number : 4123

Pemerintah Menerbitkan Pedoman dan Tata Cara Baru Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PerBKPM 5/2021”).[2] Dengan harapan memberikan kepastian hukum yang lebih besar untuk berbagai pihak terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan pedoman dan prosedur yang baru yang diatur dalam PerBKPM 5/2021 memperbarui, mencabut dan menggantikan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PerBKPM 6/2020”).[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PerBKPM 5/2021”).[2] Dengan harapan memberikan kepastian hukum yang lebih besar untuk berbagai pihak terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan pedoman dan prosedur yang baru yang diatur dalam PerBKPM 5/2021 memperbarui, mencabut dan menggantikan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PerBKPM 6/2020”).[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info