Pendahuluan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), yang merevisi sejumlah besar ketentuan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP 25/2021”)[1] guna melaksanakan berbagai revisi yang awalnya diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja yang membahas bidang mineral, batubara, panas bumi, dan ketenagalistrikan.[2] Selain itu, penerbitan PP 25/2021 juga memiliki hubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (“PP 7/2017”),[3] di mana beberapa ketentuannya telah dicabut dan digantikan melalui penerbitan PP 25/2021.[4]