Mengingat pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("Peraturan 5/2021"),[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Rancangan Peraturan”). Peraturan ini akan menggantikan kerangka Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan 6/2018”)[2] dan menjadi pedoman baru yang akan digunakan dalam pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas penanaman modal.[3]
......