Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”), yang mengatur berbagai topik untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja ke kerangka peraturan yang sudah ada dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”). Topik mengenai persetujuan lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (“B3”) dan limbah nonB3 telah dibahas pada bagian sebelumnya dari dua seri Indonesian Law Digest (“ILD”) ini.[1] Selanjutnya, bagian kedua dari seri ini akan membahas ketentuan yang tersisa pada PP 22/2021, yang meliputi bagian-bagian sebagai berikut: