Pemerintah Akhirnya Mengubah Kerangka Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan (“Perubahan”) Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 16/2018”)[1] telah diterbitkan dalam rangka menyesuaikan pengaturan untuk penggunaan berbagai barang/jasa yang ditawarkan usaha mikro dan kecil (“UMK”) dan koperasi, serta pengadaan jasa konstruksi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah sesuai dengan kerangka kemudahan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.