Dalam upaya mendukung transformasi digital Indonesia dan pembangunan kembali ekonomi digital negara yang sedang berkembang, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ("PP 46/2021”) yang menjadi peraturan pelaksana berbagai perubahan di sektor telekomunikasi dan penyiaran Indonesia yang baru-baru ini diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja”).[1] Oleh karena itu, PP 46/2021 secara khusus membahas bidang-bidang berikut:[2]
......