Pendahuluan

Sejalan dengan mandat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), pemerintah harus menerbitkan berbagai peraturan pelaksana yang akan menjelaskan berbagai perubahan yang diperkenalkan dalam kerangka baru tersebut, termasuk sejumlah perubahan yang dibuat atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).[1] Dalam hal ini, pemerintah akhirnya telah menerbitkan empat peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal terkait ketenagakerjaan, yaitu: