Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), pemerintah akhirnya menerbitkan dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan yang dipersyaratkan,[1] antara lain termasuk Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“Peraturan 5/2021”). Dengan harapan mendorong pemahaman yang lebih luas tentang Peraturan 5/2021, Tim Riset dan Analisis Hukum Hukumonline telah mengumpulkan gambaran informatif tiga bagian Indonesian Law Digest (ILD) dari isi kerangka peraturan baru ini. ILD minggu ini menandai bagian ketiga dan terakhir dari rangkaian ini.[2]