Pendahuluan

Telah menjadi observer sejak 1968, Indonesia saat ini akhirnya meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961 - “Apostille Convention”), melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents  (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) (“Perpres 2/2021”), yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021.[1] Langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, serta untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, karena Apostille Convention saat ini telah memungkinkan Indonesia untuk menghapus proses legalisasi yang wajib dilakukan untuk menggunakan dokumen publik tertentu.[2] Oleh karena itu, di masa mendatang Indonesia dapat menerapkan prosedur yang lebih sederhana untuk pengesahan dokumen publik dengan menerbitkan sertifikat Apostille.[3]