Dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta pengusaha tempat penimbunan berikat (secara kolektif disebut “Pengusaha”) saat ini akan dikenakan kerangka pengaturan baru selama penyampaian deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif.[1] Secara lebih khusus, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menetapkan seperagkat pedoman dalam penyampaian deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif melalui penerbitan Peraturan No. 201/PMK/04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declarations) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) (“Permen 201/2020”). Penerbitan Permen 201/2020 mengartikan bahwa Peraturan Menteri No. 67/PMK.04/2016 (“Permen 67/2016”), yang merupakan kerangka pengaturan sebelumnya yang mengatur deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif, telah dicabut dan diganti.
......