Pendahuluan

Penetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) pada bulan November 2020[1] menandai langkah yang signifikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upayanya untuk menarik lebih banyak investor ke Indonesia melalui penyederhanaan peraturan, persyaratan, dan prosedur terkait penanaman modal. Sebagai tindak lanjut, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, termasuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“RPP”).[2]