Pendahuluan

Akibat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi di sektor pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengakui bahwa perlindungan investor belum maksimal, karena investor sering tidak menerima ganti rugi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari pelanggaran pasar modal.[1] Untuk memperbaiki situasi ini, OJK saat ini telah memperkenalkan dua skema perlindungan baru yang dikenal sebagai pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor melalui penerbitan Peraturan No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (“POJK 65/2020”), yang akan berlaku pada 30 Juni 2021.[2]