Pendahuluan

Sebagai bagian dari tujuannya yaitu menyediakan tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menguatkan anggapan yang telah diyakini secara umum bahwa hunian vertikal memberikan solusi yang memadai untuk masalah keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan tempat tinggal dan karenanya perlu dipertimbangkan secara serius.[1] Pada kenyataannya, hunian vertical dalam bentuk apartemen telah lama menjadi alternatif yang menarik bagi para pekerja profesional yang tinggal di kota-kota besar.[2]