| Issue Number : 4023

Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Untuk Impor Vaksin COVID-19 Diatur oleh Pemerintah

Dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) terus menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi pada masyarakat umum Indonesia, pemerintah saat ini melakukan proses pengadaan vaksin, dengan 1,2 juta vaksin COVID-19 dari perusahaan Sinovac China baru-baru ini tiba di Indonesia.[1] Merespon upaya tersebut, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Menteri No. 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“Permen 188/2020”) dalam upaya mempercepat peluncuran fasilitas fiskal yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin COVID-19 dan untuk melaksanakan program vaksinasi yang memadai.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) terus menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi pada masyarakat umum Indonesia, pemerintah saat ini melakukan proses pengadaan vaksin, dengan 1,2 juta vaksin COVID-19 dari perusahaan Sinovac China baru-baru ini tiba di Indonesia.[1] Merespon upaya tersebut, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Menteri No. 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“Permen 188/2020”) dalam upaya mempercepat peluncuran fasilitas fiskal yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin COVID-19 dan untuk melaksanakan program vaksinasi yang memadai.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info