Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PerBKPM 6/2020”), yang menetapkan mekanisme baru dan terkini untuk pelaksanaan pengendalian investasi di Indonesia dan yang akan berfungsi sebagai implementasi dari Peraturan BKPM No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“Peraturan 1/2020”).[1] PERBKPM 6/2020 juga mengubah beberapa ketentuan mengenai pedoman dan prosedur pengendalian investasi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 (“Peraturan 7/2018”)[2], yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan PerBKPM 6/2020.[3]
......