Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Lembaga Pengelola Investasi

Untuk mengelola investasi pemerintah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja")[1] mengamanatkan bahwa pemerintah pusat harus membentuk badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, yang bertanggung jawab kepada presiden, yang disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi. UU Cipta Kerja juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut yang secara khusus membahas Lembaga Pengelola Investasi akan dijabarkan di bawah Peraturan Pemerintah yang akan datang.[2]