Pendahuluan

Dengan tujuan untuk mempercepat penyederhanaan kerangka peraturan yang banyak di Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi ke negara ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan niatnya untuk merevisi puluhan undang-undang yang telah ada secara bersama melalui omnibus law. Niat ini secara eksplisit disampaikan oleh presiden dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) tepat setelah Joko Widodo dilantik untuk masa jabatan kedua pada Oktober 2019.[1]