| Issue Number : 3996

Pemerintah Atur Lebih Lanjut Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Bayar PNBP

Ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan, serta keringanan dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) secara garis besar diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian, untuk memperkenalkan ketentuan yang lebih rinci tentang proses diatas,[1] Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 (“Peraturan 59/2020”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan, serta keringanan dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) secara garis besar diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian, untuk memperkenalkan ketentuan yang lebih rinci tentang proses diatas,[1] Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 (“Peraturan 59/2020”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info