Dalam upaya untuk mendukung pengadaan tanah yang diselenggarakan untuk kepentingan umum,[1] Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (“Permen 20/2020”), yang mengatur prosedur rinci penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (“DPPT”). DPPT digunakan oleh instansi pemerintah atau badan usaha milik negara (“Instansi”) dalam rangka pengadaan objek pengadaan tanah (yaitu tanah, bangunan, tanaman, dan objek lain yang berkaitan untuk kepentingan umum.[2]
......