Dalam rangka untuk mengelola Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (“BMN Hulu Migas”) yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan hulu minyak dan gas bumi (“Kontrak Kerja Sama”), sebagaimana semula diatur dalam Peraturan Menteri No. 89/PMK.06/2019 (“Permen 89/2019”),[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) saat ini telah memperbarui kerangka pengaturan BMN Hulu Migas melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Permen 140/2020”). Pada pokoknya, Permen 140/2020 menetapkan peraturan dan ketentuan baru pada pengelolaan BMN Hulu Migas. Hasilnya, Permen 89/2019 saat ini telah dicabut dan digantikan.[2]
......