Pendahuluan

Sejak Presiden Joko Widodo menyatakan darurat narkotika nasional dan perang terhadap narkoba pada tahun 2016,[1] Pemerintah Indonesia dan penegak hukum telah mengadopsi pendekatan yang lebih tidak fleksibel dalam upaya mereka memerangi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan tanpa toleransi ini telah memperkenalkan kebijakan tembak-menembak untuk tersangka penyalahgunaan narkoba yang menolak penangkapan.[2] Selain itu, pelaku narkoba bahkan diancam akan dipenjara di pulai khusus yang dijaga oleh buaya, harimau, dan piranha.[3] Meski demikian, ironisnya, meskipun tindakan anti-narkoba yang diputuskan oleh pemerintah untuk diperkenalkan semakin ketat, Badan Narkotika Nasional (“BNN”) masih mencatat perkiraan total sekitar 3,6 juta merupakan pengguna narkoba di Indonesia pada 2019, yang menandakan adanya peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2017.[4]