Katalog Produk
Berlangganan Pro
Icon DokumenHukumonline Stream
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence Updates
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaPerizinan Usaha
Layanan terpadu perusahaan—dari pendirian, perizinan usaha hingga kesekretariatan dan kepatuhan
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon practice leadersPractice Leaders
Temukan dan bandingkan firma hukum terbaik di Indonesia berdasarkan keahlian mereka.
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
HomeLegal BriefLaw DigestLaw ReviewRegulation Translations
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami

Sri Mulyani Introduces Incentives for Mass Media Industry

Tax and Non-Tax ChargesTechnology, Media and Telecomunication
  • In order to ensure the ongoing viability and survival of conventional media during the ongoing Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic, Indonesia’s Minister of Finance, Sri Mulyani, stated recently that Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) on raw paper materials used by the mass-media industry will be waived or borne by the government commencing August 2020.
  • Furthermore, the government is also providing a number of other incentives for digital and conventional mass media, such as reducing their PLN electricity bills and postponing the payment of their Social Security Agency for Employment contributions. An official regulation which will address this latter leniency is currently being drawn up by the government. (ANT)
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku
  • In order to ensure the ongoing viability and survival of conventional media during the ongoing Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic, Indonesia’s Minister of Finance, Sri Mulyani, stated recently that Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) on raw paper materials used by the mass-media industry will be waived or borne by the government commencing August 2020.
  • Furthermore, the government is also providing a number of other incentives for digital and conventional mass media, such as reducing their PLN electricity bills and postponing the payment of their Social Security Agency for Employment contributions. An official regulation which will address this latter leniency is currently being drawn up by the government. (ANT)
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info