Pendahuluan

Di bawah sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, mekanisme peradilan inti pada umumnya berfokus pada penerapan hukum positif, penilaian kesalahan dan administrasi hukuman sesuai dengan bukti kesalahan yang tidak diragukan lagi. Pendekatan ini cenderung menempatkan fokus utama pada pemberian hukuman sebagai respon atas tindakan pidana, bersama dengan pencegahan, pengaduan, retribusi dan keamanan masyarakat dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pidana menjadi cara utama bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan terhadap tindak pidana, dengan beratnya pidana sebanding dengan keseriusan tindak pidana tersebut. Namun, pendekatan konvensional ini pada akhirnya menyebabkan sejumlah ketidakpuasan dan frustrasi di semua lapisan masyarakat karena, dalam beberapa kasus profil tinggi, sistem peradilan pidana konvensional telah terbukti tidak dapat menawarkan keadilan yang signifikan kepada masyarakat atau perlindungan bagi masyarakat maupun korban kejahatan yang dimaksud.[1] Lebih lanjut, banyak yang berpendapat bahwa di bawah sistem peradilan pidana konvensional, pelanggar tidak menghadapi konsekuensi penuh dari keputusan dan tindakan mereka karena mereka dapat melewati seluruh proses peradilan pidana hampir tidak berbicara lebih dari beberapa kalimat.[2]