Untuk mempercepat penanganan Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"), serta memulihkan dan mengubah ekonomi nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo baru-baru ini membentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ("Komite")[1] melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (“Perpres 82/2020”).
Untuk memberikan pemahaman tentang Perpres 82/2020, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini akan meringkas Perpres 82/2020, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
Komposisi dan tugas Komite; dan
Pembubaran lembaga negara.
Komposisi dan Tugas Komite
Menurut Perpres 82/2020, Komite adalah lembaga negara yang didirikan oleh dan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[2] Komite terdiri dari tiga badan utama dengan tugas dan fungsi yang berbeda, sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:[3]
Untuk mempercepat penanganan Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"), serta memulihkan dan mengubah ekonomi nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo baru-baru ini membentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ("Komite")[1] melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (“Perpres 82/2020”).
Untuk memberikan pemahaman tentang Perpres 82/2020, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini akan meringkas Perpres 82/2020, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
Komposisi dan tugas Komite; dan
Pembubaran lembaga negara.
Komposisi dan Tugas Komite
Menurut Perpres 82/2020, Komite adalah lembaga negara yang didirikan oleh dan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[2] Komite terdiri dari tiga badan utama dengan tugas dan fungsi yang berbeda, sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:[3]