| Issue Number : 3914

Pemerintah Mendefinisikan Kembali Terminologi yang Digunakan Dalam Penanganan COVID-19

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kesehatan (“Menteri”), baru saja memperkenalkan serangkaian terminologi baru yang ditampilkan dalam pedoman Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) negara, yang menjadikan pedoman tersebut sejalan dengan yang digunakan oleh World Health Organization (WHO).[1] Secara khusus, pemerintah sekarang telah menerbitkan Keputusan Menteri No. HK.01/07/Menkes/413/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ("KMK 413/2020"), yang sekarang mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri No. HK.01/07/Menkes/247/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) (“KMK 247/2020”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kesehatan (“Menteri”), baru saja memperkenalkan serangkaian terminologi baru yang ditampilkan dalam pedoman Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) negara, yang menjadikan pedoman tersebut sejalan dengan yang digunakan oleh World Health Organization (WHO).[1] Secara khusus, pemerintah sekarang telah menerbitkan Keputusan Menteri No. HK.01/07/Menkes/413/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ("KMK 413/2020"), yang sekarang mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri No. HK.01/07/Menkes/247/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) (“KMK 247/2020”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info