Pemusatan PPN Diatur Kembali

Dalam upaya untuk menetapkan kepastian hukum, kemudahan administratif dan meningkatkan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak sehubungan dengan pemusatan pajak pertambahan nilai terutang,[1] Direktur Jenderal (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Peraturan No. PER-11/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang (“PerDJP 11/2020”). Untuk mencapai tujuan tersebut, PerDJP 11/2020 memperbarui sejumlah ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal No. PER-19/PJ/2010 Tahun 2010, dengan judul yang sama dan saat ini telah dicabut dan digantikan (“PerDJP 19/2010”)[2]